Ini Yang Dibahas Pertemuan Bilateral dan Menteri Luar Negeri pada KTT ASEAN ke-42

TribunAsia.net, Labuan Bajo – KTT ASEAN ke-42 Resmi Dimulai di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 9 Mei 2023.

Tahun ini, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dan memimpin organisasi regional dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum Pertumbuhan,” yang berarti ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Organisasi ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967, dan saat ini terdiri dari 10 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Pada hari pertama KTT, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin beberapa negara, antara lain: Vietnam, Timor-Leste, Malaysia, dan Laos.

Selama pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, keduanya menyatakan optimisme untuk mencapai target peningkatan perdagangan antara kedua negara sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028.

Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, kedua pemimpin tersebut optimis untuk mencapai target tersebut dengan syarat semua pembatasan perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi, jika tidak sepenuhnya dihilangkan.

Peningkatan target perdagangan disepakati antara kedua negara ketika Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Vietnam Nguyen Xuan Puc di Istana Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 22 Desember 2022.

Baca juga: Startup Commerce Chat Mimin Raih Pendanaan Awal dari Otto Digital milik Salim Group

Kesepakatan tersebut tercapai setelah kedua negara menyadari bahwa target perdagangan sebesar 10 miliar dolar AS yang ditetapkan untuk tahun 2023 telah terlampaui pada tahun 2021 sebesar 11,06 miliar dolar AS.

Selain membahas target perdagangan, kedua pemimpin juga sepakat untuk segera melakukan negosiasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), mengingat adanya peningkatan investasi dari kedua belah pihak.

“Mereka juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan (EBT),” ungkap Marsudi.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Chinh juga sepakat untuk mempercepat pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi hasil negosiasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selama pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Timor-Leste Taur Matan Ruak, Presiden Jokowi membahas peningkatan kerja sama ekonomi antara kedua negara di wilayah perbatasan sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan ketika PM Ruak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Baca juga: 3 Janji Kampanye Jokowi di Pemilu 2019 yang Sudah Terpenuhi hingga 2023, Bikin Tercengang!

Keduanya sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama sebagai upaya untuk mengembangkan zona ekonomi di perbatasan kedua negara, ujar Menteri Marsudi.

Presiden Jokowi dan PM Ruak juga sepakat untuk mendorong dimulainya pembentukan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Timor-Leste.

Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan tentang pentingnya menyelesaikan negosiasi batas negara.

Presiden Jokowi memulai percakapan dalam pertemuan bilateral dengan menyambut baik Timor-Leste atas keanggotaannya dalam organisasi ASEAN. PM Ruak kemudian mengapresiasi dukungan dari Indonesia terhadap upaya Timor-Leste untuk memperoleh keanggotaan penuh di ASEAN.

Presiden Jokowi menyatakan harapannya bahwa Timor-Leste dapat memenuhi semua kriteria untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

Baca juga: 5 Tren Teknologi Siap Guncang Tahun 2023

“Selama kepemimpinan Indonesia tahun ini, rencana aksi bagi Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh akan disepakati. Kami berharap Timor-Leste dapat segera memenuhi kriteria dalam rencana aksi tersebut untuk menjadi anggota penuh ASEAN,” ujar menteri tersebut.

Selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyelesaikan beberapa masalah perbatasan, termasuk yang terkait dengan perbatasan laut dan darat.

Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan tentang pentingnya mengoptimalkan Sistem Satu Saluran untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik di Malaysia.

Presiden kemudian menjelaskan beberapa poin kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, termasuk nota kesepahaman (MoU) terkait perbatasan darat pada segmen Sebatik dan segmen Sinapad Sesai yang diharapkan akan ditandatangani pada tahun 2023.

Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan serupa terkait perjanjian laut di Laut Sulawesi dan bagian selatan Selat Malaka.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, PM Ibrahim mengulang undangan kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Malaysia.

Sebelum pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN ke-42, kedua pemimpin telah bertemu ketika Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan PM Ibrahim di Istana Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 9 Januari 2023.

Pada saat itu, PM Ibrahim menyatakan bahwa jika Presiden Jokowi bersedia berkunjung kembali ke Malaysia, maka beberapa negosiasi antara kedua negara dalam berbagai bidang akan dapat diselesaikan dengan cepat.

Terakhir, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, kedua pemimpin berbagi pandangan mengenai pentingnya meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam memberantas perdagangan manusia.

Selain itu, kedua pemimpin banyak membahas kerja sama ekonomi antara kedua negara.

“Sebagai contoh, presiden menyampaikan beberapa bentuk kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan Laos,” ungkap Menteri Marsudi.

Sebagai contoh, kedua pihak membahas kerja sama antara perusahaan listrik milik negara Indonesia, PT PLN, dengan Electricite du Laos, pengadaan pesawat dari PT Dirgantara Indonesia untuk Angkatan Udara Laos, dan pengadaan kereta api dari PT INKA untuk Perusahaan Publik Petrotrade Laos.

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

Selain pertemuan bilateral, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) juga dilaksanakan pada hari pertama KTT.

Ketika memimpin AMM, Menteri Marsudi mencatat bahwa penguatan fondasi organisasi adalah penting dalam membangun masyarakat ASEAN.

Penguatan fondasi, kapasitas, dan visi ASEAN adalah isu prioritas yang akan dibahas oleh Indonesia selama kepemimpinan tahun ini.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri dari enam negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja, sementara dua negara anggota lainnya — Singapura dan Brunei Darussalam — diwakili oleh pejabat senior mereka masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai aksesi negara-negara di luar wilayah yang berkeinginan untuk menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-Negara ASEAN (Perjanjian Persahabatan) dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC).

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Luncurkan Interkoneksi Pembayaran Antarnegara Berbasis QR Code

Tahun ini, ASEAN sedang mengkoordinasikan kesiapan tiga negara — Arab Saudi, Panama, dan Spanyol — yang telah bersedia menjadi mitra dan menandatangani perjanjian tersebut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Timor-Leste, Adalijza Magno, yang negaranya sedang dalam proses menjadi anggota ke-11 ASEAN.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sidharto Suryodipuro, menyampaikan perhatian pada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk keanggotaan penuh Timor-Leste.

Selain itu, menteri luar negeri membahas implementasi ASEAN Five-Point Consensus untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Pertemuan tersebut masih tidak dihadiri oleh perwakilan politik Myanmar mengikuti keputusan ASEAN untuk terus mengecualikan negara tersebut dari pertemuan tingkat tinggi organisasi sejak junta militer Myanmar dianggap gagal melaksanakan Five-Point Consensus.

Konsensus tersebut merupakan rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.

Cegah Kejahatan Perdagangan Orang

Upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menteri Marsudi menyatakan bahwa mereka membahas upaya untuk memerangi perdagangan orang, terutama kejahatan penipuan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penipuan online.

Kasus perdagangan orang semakin umum terjadi di Asia Tenggara. Pihaknya mencatat bahwa Indonesia telah menyelesaikan 1.841 kasus dalam tiga tahun terakhir.

Penguatan upaya untuk mengatasi perdagangan orang akan dibahas dalam sesi pleno KTT ASEAN yang akan dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari kedua.

KTT ASEAN diharapkan menghasilkan deklarasi bersama, salah satunya adalah Deklarasi tentang Pemberantasan TPPO karena Penyalahgunaan Teknologi.