DPT pemilihan umum 2024 Dijual Hacker, Kominfo Bilang Mirip Data KPU

Jakarta – Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) menemukan ada kemiripan data yang dimaksud ditawarkan oleh akun anonim bernama Jimbo, dengan data yang tersebut hal itu ada pada website KPU.

“Sementara kita menemukan adanya kemiripan data yang dimaksud beredar pada ruang umum yang tersebut ditawarkan oleh akun anonim bernama Jimbo dengan data yang digunakan digunakan ada di area area website KPU,” kata Direktur Jenderal Informasi juga juga Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat ditemui dalam Kantor Kominfo, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut ia mengungkap, ada dua indikator motif pelaku hacker yang tersebut mana diduga membocorkan 204 jt DPT pilpres 2024. Pertama, adalah motif ekonomi. Sebab hacker yang mana dimaksud mengaku bernama Jimbo itu menawarkan data itu pada tempat rakyat seharga Rp 1,1 miliar.

“Kedua, siapa yang dimaksud dimaksud memerlukan data itu? yang digunakan digunakan memerlukan data itu kan peserta pilpres kan biasanya lalu peserta pilpres sendiri kan sudah punya data itu. Dia punya akses untuk mendapatkan DPT itu, peserta pilpres juga Bawaslu. Jadi, motifnya kami sampaikan sejauh ini masih bersifat ekonomi,” terangnya.

Usman menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 2024.

Sebelumnya, Kominfo sudah terjadi bersurat secara elektronik kepada KPU untuk mengajukan permohonan klarifikasi. Apa yang mana hal tersebut dijalani Kominfo itu disebut sudah sesuai dengan yang mana mana diatur dalam UU PDP.

“KPU itu mestinya memberikan klarifikasi dalam waktu 3×24 jam. Nanti saya cek apakah sudah ada klarifikasi dari KPU kepada Kominfo,” terangnya.

Selain bersurat dengan KPU, Kominfo juga telah lama terjadi melakukan penelusuran tentang dugaan kebocoran data itu dengan menggandeng Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, kemudian juga pihak dari KPU.

“Bagaimana kita menghindari hal ini terjadi lagi pada masa depan. Baik terkait dengan pilpres maupun dengan penyelenggara sistem elektronik lainnya.” pungkasnya.