Bamsoet Dorong Netralitas TNI dalam pemilihan umum 2024 Saat Hadiri Sertijab Panglima TNI

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menggalang langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui visi TNI “Prima” (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, serta Adaptif), dalam menjaga netralitas TNI menghadapi pilpres 2024. Netralitas TNI merupakan buah dari reformasi yang digunakan harus senantiasa dijaga dengan baik. Sebagaimana tercantum dalam UU No.34/2004 tentang TNI dan juga UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Bamsoet yang tersebut juga penerima Brevet Baret Ungu Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini menekankan, kesuksesan penyelenggaran pilpres 2024 merupakan ujian terdekat yang tersebut harus dihadapi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

“Melalui track record, integritas, juga kapabilitas selama mengemban amanah sebelumnya, saya yakin dibawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, TNI dapat tetap berperan terlibat menjaga kondusifitas bangsa, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan pilpres 2024,” ujar Bamsoet usai menghadiri Sertijab Panglima TNI, di tempat Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 22 November 2023.

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI (purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (purn) Nono Sampono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, kemudian Wamenhan RI Letjen TNI (purn) Herindra.

Ketua DPR RI ke-20 kemudian mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, kemudian Keamanan ini menjelaskan, TNI juga harus mampu meningkatkan kemampuan lalu profesionalisme para prajurit sekaligus meningkatkan pemenuhan Alutsista dalam menangkal serta menindak beragam ancaman terhadap kedaulatan negara. Terlebih saat ini, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang digunakan tercapai baru sekitar 60 persen. Pada tahun 2024, jumlah agregat kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa jadi terpenuhi. 

“Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur lalu 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara kemudian 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, juga 64 penangkis serangan udara,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI lalu Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pemenuhan alutsista yang tidak ada lepas dari doktrin/peribahasa latin ‘si vis pacem, para bellum’ yang digunakan berarti ‘jika menginginkan damai, bersiaplah perang.’ Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan. Melainkan memperingatkan setiap negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa jadi menjamin perdamaian. Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan Alutsista tersebut, TNI bersama Kementerian Pertahanan harus tetap mengedepankan produksi dalam negeri.

“Selain meningkatkan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit juga tidaklah boleh dilupakan. Mengingat merekalah yang tersebut senantiasa berada pada garda terdepan dalam menghadapi musuh untuk menjaga pertahanan kedaulatan bangsa kemudian negara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila lalu Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain menghadapi situasi dunia saat ini masih diliputi ketegangan akibat Perang Rusia-Ukraina maupun peluang di dalam Laut China Selatan, TNI juga harus siap menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, serta perang siber, yang dimaksud sudah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.

“Di dalam negeri, saat ini kita juga masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Papua. Penyelesaian persoalan KKB harus dikerjakan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan juga terukur aparat keamanan TNI serta POLRI, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan serta kesejahteraan. Tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tersebut bukan tepat sasaran dan juga merugikan kepentingan rakyat Papua,” pungkas Bamsoet.(*)